Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Pertemuan Penguatan Forum Kemitraan untuk Pengendalian Penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) di Balee Keurukon, Selasa (11/11/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Field Oversight Visit oleh Technical Working Group Resilient and Sustainable Systems for Health (TWG RSSH) yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala DPMG Aceh Dr. H. Iskandar, AP, S.Sos, M.Si, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banda Aceh Bachtiar, S.Sos., M.Si, Kepala Bappeda Kota Banda Aceh Rosdi, ST., M.Si, serta Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh dr. Imam Nurahman.
Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh perwakilan Technical Working Group Resilient and Sustainable Systems for Health (TWG RSSH) dari Kementerian Kesehatan RI, WHO, UNDP, ADINKES, Global Fund, serta kepala puskesmas, dan mitra pelaksana program.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Wahyudi, S.STP, M.Si, dalam sambutan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting dalam memperkuat sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan atau Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH), khususnya dalam upaya pengendalian penyakit AIDS, TBC, dan Malaria.
“Kegiatan kunjungan lapangan ini bukan hanya bentuk pemantauan, tetapi juga wujud nyata kolaborasi dan pembelajaran bersama. Melalui kegiatan ini, kita dapat melihat langsung bagaimana program RSSH dan ATM dijalankan di lapangan, termasuk tantangan dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah serta puskesmas,” ujar Wahyudi.
Ia menegaskan bahwa Banda Aceh berkomitmen kuat terhadap pembangunan kesehatan berkelanjutan. Keberhasilan pengendalian penyakit, lanjutnya, hanya dapat dicapai melalui sistem kesehatan yang kuat — mencakup penguatan puskesmas, peningkatan kualitas SDM kesehatan, integrasi sistem informasi, serta dukungan lintas sektor dan partisipasi masyarakat.
Capaian Pengendalian AIDS, TBC, dan Malaria di Banda Aceh
Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi memaparkan sejumlah capaian dan strategi yang telah dijalankan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam pengendalian ketiga penyakit tersebut.
Untuk HIV dan AIDS, Dinas Kesehatan terus memperluas layanan tes HIV pada populasi berisiko dan masyarakat umum melalui layanan PITC dan mobile clinic VCT, serta memperkuat sistem rujukan untuk pengobatan ARV yang berkesinambungan.
Sementara untuk Tuberkulosis, Dinas Kesehatan mengembangkan layanan Public Private Mix (PPM) untuk mempercepat penemuan kasus dan pengobatan TBC, serta meningkatkan kapasitas petugas melalui kegiatan Chocing Clinic bersama tim pakar dari RSUD dr. Zainoel Abidin.
Sedangkan untuk Malaria, meskipun Banda Aceh telah mencapai fase eliminasi, upaya surveilans terus diperkuat, terutama dalam mendeteksi kasus impor dan memastikan kesiapsiagaan petugas lapangan agar status eliminasi dapat dipertahankan.
Pemko Banda Aceh Dorong Eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria 2030
Sementara itu, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banda Aceh, Bachtiar, S.Sos., M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk mewujudkan “Banda Aceh Kolaborasi untuk Eliminasi ATM 2030.”

“Arah kebijakan dan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh di antaranya adalah penguatan upaya pencegahan melalui edukasi dan pendekatan religius, peningkatan akses terhadap layanan diagnosis dan pengobatan, serta integrasi program lintas sektor,” ungkap Bachtiar.
Ia juga menambahkan bahwa Pemko Banda Aceh berupaya keras menghapus stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV (ODHIV) serta mempertahankan status eliminasi malaria yang telah dicapai.
“Semua pihak harus terus bergandengan tangan untuk mencapai target eliminasi ini. Kolaborasi adalah kunci agar Banda Aceh dapat menjadi kota yang sehat, inklusif, dan bebas dari AIDS, TBC, serta Malaria,” ujarnya.
TWG RSSH Lakukan Review dan Beri Rekomendasi Penguatan Program
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Field Oversight Visit (FOV) dr. Esty Febriani, M.Kes menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program RSSH dan COVID-19 Response Mechanism (C19RM) pada periode Januari–Juni 2025.
“Tim melakukan review terhadap pelaksanaan program RSSH dan C19RM, memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi anggaran ATM dalam APBD, serta menampung saran, masukan, dan tantangan di lapangan,” ujar dr. Esty.
Ia menambahkan, kunjungan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi serta menyusun rekomendasi perbaikan implementasi program RSSH dan C19RM ke depan.
Sebagai bagian dari kegiatan FOV, tim bersama Pemko Banda Aceh juga melaksanakan launching Gampong Kopelma Darussalam sebagai Gampong Peduli ATM.
Penetapan ini menjadi simbol komitmen bersama pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan, penanggulangan, dan eliminasi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria melalui pendekatan kolaboratif berbasis gampong.
