BANDA ACEH – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bersama Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen penuh dalam mendukung target pencapaian nasional penurunan jumlah anak zero dose (anak yang sama sekali belum pernah menerima imunisasi dasar) pada tahun 2026. Guna mewujudkan target tersebut, pemerintah terus mendorong penguatan layanan imunisasi melalui berbagai strategi intervensi yang terintegrasi, mulai dari optimalisasi layanan kesehatan primer, akurasi pemetaan sasaran di lapangan, pendekatan berbasis keluarga, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Sebagai bagian dari langkah taktis mempercepat penurunan angka zero dose, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan menyelenggarakan agenda Kunjungan Lapangan Tematik dan Media Briefing bertajuk “Mengejar Anak Zero Dose di Kota Banda Aceh”. Acara strategis ini dilaksanakan di Aula Bapelkes Aceh pada Kamis (21/5)
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Ferdiyus, SKM., M.Kes. Dalam sambutan pembukaannya, Ferdiyus menekankan pentingnya momentum ini untuk mengembalikan performa capaian kesehatan di Serambi Mekah.
”Kami berharap melalui penguatan strategi ini, cakupan imunisasi di Provinsi Aceh dapat terus merangkak naik dan menunjukkan tren yang jauh lebih positif. Tantangan di lapangan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan; kolaborasi lintas sektor yang solid dan berkesinambungan mutlak sangat dibutuhkan,” ujar Ferdiyus.
Pada sesi diskusi dan pemaparan materi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr. Nuraihan, MKM., menguraikan kilas balik serta kondisi riil imunisasi di wilayah ibu kota provinsi. dr. Nuraihan menjelaskan bahwa Kota Banda Aceh sebenarnya memiliki rekam jejak yang sangat baik, di mana pada periode tahun 2016–2017 kota ini pernah sukses meraih predikat Universal Child Immunization (UCI)—sebuah pencapaian di mana minimal 80% bayi di seluruh desa/kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
Namun, mempertahankan prestasi tersebut menghadapi dinamika yang dinamis. dr. Nuraihan secara transparan memaparkan seputaran hambatan imunisasi yang saat ini terjadi di Kota Banda Aceh, mulai dari adanya misinformasi di tengah masyarakat, kekhawatiran orang tua terhadap efek samping, hingga kendala aksesibilitas pasca-pandemi.
”Kami tidak menutup mata dari hambatan yang ada. Harapan kami, melalui sinergi dengan Kementerian Kesehatan dan dukungan publikasi dari rekan-rekan media, kita dapat mengedukasi kembali masyarakat, mengikis stigma negatif, dan mengembalikan Kota Banda Aceh ke jalur prestasi UCI demi melindungi hak kesehatan anak-anak kita,” tutur dr. Nuraihan.
Selanjutnya, Menanggapi tantangan sosiokultural di lapangan, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh turut memberikan dukungan penuh terhadap program nasional ini. Ketua MPU Aceh, Abu Tgk. H. Faisal Ali, S.Sos., M.Pd., yang hadir memberikan pandangan keagamaan dan kemasyarakatan, menegaskan bahwa aspek komunikasi adalah kunci utama dalam menyukseskan program imunisasi di Aceh.
Terkait upaya menekan angka anak zero dose ini, Abu Tgk. H. Faisal Ali menyampaikan bahwa MPU Aceh terus berusaha dan berupaya secara konsisten untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang persuasif dan berbasis kearifan lokal (local wisdom), serta menyelaraskan pesan kesehatan dengan nilai-nilai syariat Islam yang mengutamakan perlindungan jiwa dan kesehatan generasi masa depan (hifdzun nafs dan hifdzun nasl).
Melalui sinergi kuat antara regulasi teknis dari Kemenkes, eksekusi taktis dari Dinas Kesehatan, serta restu kultural-keagamaan dari tokoh ulama, kegiatan kunjungan lapangan dan media briefing ini diharapkan mampu menjadi pemantik utama bagi percepatan imunisasi demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan bebas dari Penyakit yang Dapat DIcegah Dengan Imunisasi (PD3I).